REFERENSI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Kumpulan referensi terkait dengan Kota Layak Anak, terdiri dari Undang–Undang, Peraturan (Pemerintah, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota), Keputusan (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota), Petunjuk Pelaksana & Petunjuik Teknis, Bahan Sosialisasi dan Kepustakaan.

  1. UNDANG-UNDANG
  2. PERATURAN
  3. KEPUTUSAN
  4. JUKLAK-JUKNIS
  5. BAHAN SOSIALISASI
  6. KEPUSTAKAAN
  • UUD Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa diskriminasi.
  • UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin.
  • UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
  • UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
  • UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
  • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak, pada pekerjaan terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dan pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
  • UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (suami, istri, anak dan keluarga lain), wajib melakukan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
  • UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Anak WNI di luar perkawinan yang syah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara syah oleh ayahnya yang WNA tetap diakui sebagai WNI.
  • UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah dan temannya.
  • UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.
  • UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.

1. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Mauris eleifend est et turpis. Duis id erat. Suspendisse potenti. Aliquam vulputate, pede vel vehicula accumsan, mi neque rutrum erat, eu congue orci lorem eget lorem. Vestibulum non ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce sodales. Quisque eu urna vel enim commodo pellentesque. Praesent eu risus hendrerit ligula tempus pretium. Curabitur lorem enim, pretium nec, feugiat nec, luctus a, lacus.

Duis cursus. Maecenas ligula eros, blandit nec, pharetra at, semper at, magna. Nullam ac lacus. Nulla facilisi. Praesent viverra justo vitae neque. Praesent blandit adipiscing velit. Suspendisse potenti. Donec mattis, pede vel pharetra blandit, magna ligula faucibus eros, id euismod lacus dolor eget odio. Nam scelerisque. Donec non libero sed nulla mattis commodo. Ut sagittis. Donec nisi lectus, feugiat porttitor, tempor ac, tempor vitae, pede. Aenean vehicula velit eu tellus interdum rutrum. Maecenas commodo. Pellentesque nec elit. Fusce in lacus. Vivamus a libero vitae lectus hendrerit hendrerit.

Lorem Ipsum ...

Lorem Ipsum ...